KAUR – BERITA BENGKULU.ID- Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP menerima kunjungan audiensi dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Sugimulyo,SE, Ak.CA.CRMP CRGP. CRGA, di Ruang kerja Bupati, Selasa (7/10/2025).
Audiensi tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kaur dengan BPKP dalam hal pengawasan, pembinaan, dan pendampingan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah, termasuk peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pengelolaan anggaran dan program pembangunan.
Turut mendampingi Bupati Kaur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, para Asisten, Inspektur Daerah, serta sejumlah Kepala OPD terkait
Dalam sambutannya, Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kepala BPKP Provinsi Bengkulu beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai regulasi.
“Kami menyambut baik audiensi ini sebagai bentuk dukungan nyata BPKP dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama kami dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah agar sejalan dengan standar pengawasan nasional.
“Kami tidak hanya ingin kembali mendapatkan opini WTP, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. Untuk itu, pendampingan dari BPKP sangat kami butuhkanTerutama program yang berpihak ke masyarakat, seperti pelayanan, pembangunan, peningkatan ekonomi dan lainnya. Tentu dengan dorongan dan dukungan dari BPKP ini langkah awal yang sangat positif bagi kemajuan Kabupaten Kaur,” tambahnya.
Ia berharap nantinya seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan program tersebut akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“untuk saat ini Pemda Kaur akan memaulai program 1 juta bibit sawit gratis, yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat petani yang ada di Kabupaten Kaur” Tandasnya
Bupati juga berharap agar kerja sama dan sinergi antara Pemkab Kaur dan BPKP dapat terus diperkuat melalui pendampingan berkelanjutan.
“Kami yakin dengan bimbingan dan arahan dari BPKP, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kaur akan semakin baik. Kami berharap kerja sama ini tidak hanya berakhir di forum audiensi, tetapi berlanjut dalam bentuk pendampingan konkret di lapangan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu Sugimulyo, S.E. Ak. C.A.CRMP., CRGP. CRGA menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari agenda BPKP dalam melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BPKP tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan manajemen risiko.
“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan agar sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. BPKP siap menjadi mitra Pemkab Kaur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP juga menyoroti pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko di setiap perangkat daerah. Menurutnya, dua hal ini merupakan pilar penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
“SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat bantu yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Kami mengajak Pemkab Kaur untuk terus mengoptimalkan implementasi SPIP dan manajemen risiko di semua lini birokrasi,” jelasnya.(ns).