Pengertian Oligarki, Tipe, Ciri-Ciri dan Contohnya

Khazanah_ Memasuki tahun politik di Indonesia, narasi melawan oligarki mulai semakin sering terdengar gaungnya, terutama di media massa dan media sosial. Oligarki dianggap sebagai ancaman demokrasi dan juga akar dari pengrusakan aset-aset negara oleh para pejabat publik, seperti korupsi maupun penyalahgunaan saat mengambil keputusan.

Lebih jauh lagi, oligarki disebut juga sebagai penyebab Indonesia semakin memburuk, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum. Hal ini terjadi karena oligarki mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok daripada rakyat.

Dari situ kemudian mulai muncul istilah-istilah baru seperti “pemerintah dan partai politik dikuasai kelompok oligarki”, “oligarki politik mulai terjadi kembali”, dan lain sebagainya. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan oligarki? Dalam artikel ini kita akan membahas tentang oligarki lebih jauh, mulai dari tipe, ciri-ciri, hingga contohnya.

Apa Itu Oligarki?

Secara sederhana oligarki adalah struktur pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang yang selalu mengendalikan kekuasaan untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri.

Oligarki sudah ada sejak ribuan tahun lalu, buktinya sekitar 600-an Sebelum Masehi, Sparta dan Athena dipimpin oleh kelompok elit bangsawan pendidikan sehingga membuat pemerintah oligarki berjaya.

Aristoteles menjelaskan oligarki sebagai kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan menganggapnya sebagai manifestasi dari pemerintahan yang buruk. Alasannya karena oligarki cenderung bersifat elitis, eksklusif, beranggotakan kaum kaya, dan tidak memperdulikan kebutuhan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, definisi oligarki dari Aristoteles dianggap terlalu sederhana dan ambigu sehingga banyak yang membuat argumen untuk menuduh seseorang atau sekelompok orang sebagai oligarki. Di sisi lain, pihak yang dituduh pun bisa mengelak dengan mudah.

Hal ini kemudian mendorong Jeffrey Winters, seorang penulis politik, untuk menulis buku berjudul Oligarki. Di dalamnya Winters menjelaskan definisi oligarki serta mencari varian-variannya.

Menurut Winters, di dalam konsep oligarki ada dua konsep utama, yaitu Oligark dan Oligarki. Sebelum mendefinisikan oligarki, kita harus memahami definisi dari Oligark terlebih dulu.

Winters kemudian menjelaskan bahwa yang disebut Oligark adalah pelaku atau aktor yang menguasai serta mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang dapat dimanfaatkan demi meningkatkan atau mempertahankan posisi sosial eksklusif dan kekayaan pribadinya. Sumber daya ini, lanjut WInters, tidak perlu dimiliki sendiri namun harus tersedia untuk dimanfaatkan demi mengakomodir kepentingan pribadi.

Dari pengertian Oligark ini kemudian muncul tiga perkara. Yang pertama, kekayaan merupakan bentuk kekuasan material yang beda dari segala sumber daya kekuasaan lain yang dapat terkonsentrasi di tangan minoritas.

Yang kedua, penugasan serta pengendalian sumber daya hanya dilakukan untuk kepentingan sendiri, bukan kepentingan lembaga. Dan yang ketiga, pengertian Oligark tetap sama sampai kapanpun, tak peduli zaman atau kasusnya.

Dengan kata lain, kekayaan merupakan kunci utama dalam Oligarki. Oligark merupakan kelompok super kaya yang mempunyai masalah serta tantangan politik yang berhubungan langsung dengan sumber daya kekuasaan material yang mereka gunakan di masyarakat dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda. Meski begitu, mereka dapat memanfaatkan kekayaan sendiri untuk mempertahankannya.

Winters kemudian menyebutkan bahwa ada satu hal yang akan dilakukan oleh semua oligark secara politik, yaitu wealth defense atau pertahanan kekayaan. Karena itu, Oligarki sangat berhubungan dengan pertahanan kekayaan itu sendiri sehingga siapapun yang tidak kaya-raya, tidak memiliki kepentingan sama sekali.

Singkatnya, mengutip Winters dalam wawancaranya bersama Omar Ocampo seorang peneliti dari Institute for Policy Studies mengatakan bahwa oligarki merupakan politik pertahanan kekayaan.

Tipe Oligarki

Di dalam bukunya, Winters juga menggolongkan Oligarki ke dalam empat ciri utama, yaitu: tingkat keterlibatan langsung dalam pemaksaan hak atas kekayaan dan harta, keterlibatan pada pemerintahan atau kekuasaan, sifat keterlibatan dalam memaksa yang kolektif atau terpecah, serta sifat liar atau jinak.

Berdasarkan ciri utama tersebut, Winters kemudian membagi Oligarki ke dalam empat tipe, yakni:

Oligarki Panglima

Oligarki Panglima muncul dengan kekerasan secara langsung atau dengan kekuasaan yang memaksa. Oligarki ini memiliki tentara dan senjata yang dapat digunakan untuk merebut sumber daya milik oligarki lainnya secara langsung.

Dengan demikian, bisa dikatakan pengumpulan kekayaan dalam oligarki panglima dilakukan dengan mengalahkan panglima lainnya. Akibatnya, ancaman pada harta jadi lebih dominan dibanding pendapatan. Oligarki seperti ini pernah terjadi di Eropa zaman pertengahan serta keluarga yang bertengkar di Pegunungan Appalachia.

Oligarki Penguasa Kolektif

Oligarki penguasa kolektif memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif lewat lembaga-lembaga yang mempunyai norma atau aturan. Karena dilakukan secara kolektif, para penguasa dalam oligarki ini akan bekerja sama demi mempertahankan kekayaannya. Salah satu caranya adalah dengan memimpin suatu komunitas.

Oligarki jenis ini biasanya ditemukan pada komisi mafia, pernah juga dilakukan oleh Pemerintahan Yunani-Roma, bahkan ditemukan juga dalam praktek politik setelah Soeharto lengser di Indonesia.

Oligarki Sultanistik

Oligarki sultanistik muncul akibat adanya monopoli pada sarana pemaksaan. Selain itu, oligarki ini juga muncul ketika adanya hubungan antara oligarki dengan oligarki yang berkuasa.

Oligarki jenis ini hanya memberikan wewenang serta kekerasan kepada pihak yang menjadi penguasa utama. Sementara oligarki lain menggantungkan pertahanan kekayaannya kepada oligarki utama ini. Ini pernah terjadi di Indonesia saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Dalam konteks Order Baru, Soeharto merupakan super oligarch atau supreme oligarch, sementara dalam lingkarannya Soeharto termasuk bagian dari para oligark kecil. Setelah memasuki era Reformasi, para oligark kecil ini saling bekerja sama demi mempertahankan kekayaan serta daya kontrol atas kekuasaan di tingkat pusat maupun daerah.

Oligarki Sipil

Oligarki sipil adalah oligarki yang tidak berkuasa langsung dan juga tidak bersenjata sama sekali. Oligarki sipil hanya memberikan kekuasaannya pada suatu lembaga non pribadi serta kelembagaan yang memiliki hukum kuat.

Dengan demikian, oligarki hanya fokus mempertahankan pendapatannya dengan mengelak dari jangkauan negara. Oligarki ini juga tidak selalu demokratis dan melibatkan pemilu. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan India yang oligarkinya bersifat demokratis secara prosedural, sedangkan di Malaysia dan Singapura oligarkinya bersifat otoriter.

Kamu dapat membaca lebih jauh lagi mengenai tipe-tipe oligarki dalam buku Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial yang ditulis oleh Abdur Rozaki. Buku ini melihat perubahan penting yang terjadi dalam kaitan dengan dinamika politik dan persilangannya dengan Islam di Indonesia. Bagaimana reformasi yang terjadi di Indonesia pasca-kejatuhan Soeharto mendorong semangat berperilaku seperti raja-raja kecil yang penuh kuasa dengan cara membangun oligarki politik yang dibentengi para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Oligarki

Uang dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan

Ciri yang pertama ini fokus pada kekayaan serta kekuasaan yang mempengaruhi politik, kapasitas, juga motivasi pemilik uang dan kekuasaan. Oleh karena itu, uang dan kekuasaan dalam sistem pemerintahan oligarki tidak akan pernah bisa dipisahkan.

Kekuasaan hanya dikendalikan oleh kelompok kecil

Pemerintahan oligarki hanya dikendalikan oleh kelompok kecil, tepatnya mereka yang mempunyai uang. Sebab, kelompok kecil ini sangat mudah masuk ke dalam pemerintahan dan mendapatkan kedudukan dengan kekayaannya.

Praktik seperti ini pernah terjadi ketika revolusi industri di Inggris. Saat itu, kelompok orang kaya di Inggris sangat mudah bergabung menjadi bagian dari pemerintahan dengan mengandalkan uang mereka.

Ketidaksetaraan materi

Pemerintahan oligarki identik dengan ketidaksetaraan materi. Ini berarti orang kaya lebih menonjol dibanding kelompok yang tidak mempunyai kekayaan. Hal ini cenderung memicu konflik sosial di masyarakat dan menjadi penyebab utama peningkatan kemiskinan.

Kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan kekayaan penguasa

Penguasa dalam pemerintahan oligarki hanya fokus memikirkan cara untuk mempertahankan kekayaan mereka. Perilaku seperti ini muncul karena sistem pemerintahan oligarki memiliki prinsip siapa saja yang mempunyai uang dapat berkuasa. Dengan demikian mempertahankan kekayaan sama dengan mempertahankan kekuasaan.

Setiap negara pastinya mengalami perkembangan politiknya masing-masing. Begitu juga dengan negara Indonesia yang mengalami perubahan politik, terutama setelah masa reformasi. Lalu, bagaimana sistem politik Indonesia setelah masa reformasi? Kamu bisa temukan jawabannya pada buku  Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi.

Contoh Oligarki

Pemerintahan Rusia

Sejak tahun 1400-an, pemerintahan Rusia sudah digolongkan sebagai pemerintahan oligarki. Meski begitu, Vladimir Putin–Presiden Rusia saat ini–sempat membantahnya.

Namun muncul anggapan bahwa di Rusia, oligark melakukan kontak di dalam pemerintah sehingga pemerintah Rusia pun mengizinkan miliarder berinvestasi di negara-negara demokratis secara diam-diam sehingga properti mereka dapat dilindungi oleh hukum.

Pada Januari tahun 2018 lalu, Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan daftar kurang lebih 200 oligark Rusia yang terdiri dari pejabat perusahaan hingga senior pemerintahan Rusia.

Pemerintahan China

Praktik Oligarki di China yang berdasarkan pada agama kembali mendapatkan kendali atas pemerintahannya setelah Mao Zedong meninggal pada tahun 1976. Orang-orang yang mengaku keturunan dari “Delapan Dewa” Taoisme yang dikenal sebagai “geng Shanghai” pun berkuasa.

Mereka kemudian mengendalikan mayoritas perusahaan milik negara, kesepakatan bisnis, dan juga mengizinkan kawin campur demi mempertahankan hubungan mereka dengan dewa.

Pemerintahan Arab Saudi

Dalam pemerintahan Arab Saudi, raja yang memimpin harus membagikan kekuasaan kepada keturunannya. Hal ini telah dilakukan oleh raja pertama Arab Saudi Abd Al-Aziz Al-Sa’ud yang berkuasa dari tahun 1875 hingga 1953. Saat itu, dia membagi kekuasaannya dengan 44 orang putra dari 17 istrinya.

Begitu pula raja Salman bin Abdulaziz yang memimpin saat ini, dia menunjuk putranya sendiri, Pangeran Mohammed bin Salman, menjadi menteri pertahanan serta pengawas perusahaan minyak milik negara yang bernama Saudi Aramco.

Pemerintahan Iran

Iran memang mempunyai presiden yang dipilih secara populer, akan tetapi negara ini juga dikendalikan oleh oligarki berbasis agama serta kerabat dan teman-temannya. Konstitusi Iran pun menyatakan bahwa “Satu Tuhan (Allah)” memegang kedaulatan eksklusif di seluruh negeri.

Oligarki Islam pertama kali mengambil alih kekuasaan pada tahun 1989 setelah Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggal. Sejak itu, Ayatollah Ali Khamenei yang menjadi penggantinya memberikan jabatan tinggi di pemerintahan kepada keluarga dan sekutunya.

Kelebihan dan Kekurangan Oligarki

Oligarki, pada dasarnya, adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Maka dari itu, oligarki pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Kelebihan

Oligarki dapat bekerja secara efisien karena kekuasaan hanya diberikan ke beberapa orang yang dengan keahliannya dapat membuat dan menjalankan keputusan secara cepat. Dengan begitu, oligarki lebih efisien jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang mengharuskan pembuatan keputusan dilakukan oleh banyak orang.

Ketika oligarki yang berkuasa memiliki kebijaksanaan, orang-orang jadi bisa fokus pada keluarga, karir, dan juga hiburan. Ini berarti oligarki juga bisa memberikan waktu lebih banyak untuk melakukan inovasi teknologi.

Apalagi salah satu tujuan utama oligarki adalah menciptakan stabilitas sosial demi melanjutkan status quo. Karena itu, orang-orang cenderung tidak ingin dirugikan oleh perubahan kebijakan yang sifatnya ekstrim dan sangat berpotensi mendatangkan bahaya.

Kekurangan

Meski lebih efisien, namun oligarki juga cenderung meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan. Pasalnya para penguasa sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah karena mereka memegang kekayaan negara.

Selain itu, Oligarki juga seringkali bersifat klan. Artinya mereka hanya mau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai nilai yang sama. Sifat seperti ini dapat memberikan stabilitas namun pada saat yang sama justru mencegah orang dengan perspektif dan ide baru untuk bergabung menjadi penguasa.

Kekuatan yang tidak terbatas juga dapat dimanfaatkan para oligark untuk membuat sebuah kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga, membatasi jumlah barang untuk masyarakat umum, hingga menghilangkan manfaat untuk kelas bawah.

Oligarki di Indonesia

Seperti yang sudah disinggung di awal, narasi oligarki selalu menempel dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, oligarki bahkan mulai menonjol dalam perkembangan politik Indonesia. Hal ini disebut banyak pengamat dan lembaga politik sebagai salah satu indikator yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.

Mengutip dari Oligarki Dalam Politik (Tempo, 2021) oligarki mulai masuk ke dalam pemerintahan Indonesia dan menguasai politik saat pembahasan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Pemasyarakatan, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dilakukan.

Hal ini dinilai sebagai upaya oligarki untuk menumpangi pemerintahan Indonesia, khususnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mereka melakukannya untuk melemahkan pemberantasan korupsi serta membungkam demokrasi.

Wijayanto, seorang Dosen di Universitas Diponegoro Semarang menyebutkan bahwa sepanjang era reformasi, kaum oligark baru mendapatkan kemenangan besar ketika masa pemerintahan Jokowi.

Mereka membajak sistem untuk mempertahankan kekayaan serta kekuasaan. Bahkan pemilu yang awalnya dijunjung tinggi, perlahan mulai mengalami kemunduran. Ini terjadi karena para oligark membajak sistem pemilu dengan praktik politik uang. Akibatnya, rakyat tidak memilih berdasarkan kualitas, melainkan uang yang diterima.

Eksistensi oligarki di Indonesia juga bisa dilihat dari upaya-upaya represif berupa pembungkaman demokrasi. Para aktivis dan akademikus yang menolak pelemahan KPK dikalahkan “suara” nya dengan peretasan atau teror melalui dunia maya.

WIjayanto mengatakan bahwa pembungkaman suara kritis dengan cara yang represif begini menjadi salah satu tanda bahwa Indonesia tidak memiliki demokrasi lagi.

Menariknya, Intan (2021) dalam artikelnya mengungkapkan bahwa inti kekuatan oligarki di Indonesia adalah uang yang dapat diubah menjadi bentuk kekuatan lainnya. Uang yang awalnya diciptakan untuk memudahkan proses transaksi perdagangan berubah menjadi orientasi yang dapat melampaui nilai normatif atau prinsip karena dia dapat mewujudkan keinginan manusia.

Dengan kata lain, uang adalah penyebab utama kemunculan partai politik dan politisi yang rela menggadaikan idealismenya untuk mendapatkan sokongan dana dari para oligark. Mereka mengobral idealisme dengan uang.

Setelah mewujudkan ambisinya, mereka kemudian mulai terbelenggu oleh para oligark karena sokongan dana yang diberikan sebelumnya tidak diberikan secara cuma-cuma, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Maka dari itu, Intan menyebut pandangan “politik merupakan pertarungan kekuatan pikiran atau gagasan” sudah tidak relevan lagi karena digantikan dengan pertarungan kekuatan materil.

Sehingga, lanjut Intan, pengaruh politik oligarki yang kuat di Indonesia merupakan konsekuensi dari politik berbiaya tinggi yang membuat para politisi harus mengeluarkan dana besar untuk bertarung di pemilihan umum.

Para oligark sebagai pemilik uang kemudian memberikan sokongan dana untuk mendapatkan kekuasaan dalam mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan. Buktinya apa? Buktinya adalah pengubahan KPK menjadi lembaga negara yang membuat pegawainya berstatus ASN, lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, dan dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi di awal tahun 2023 ini.

Cara Untuk Menghilangkan Oligarki

Mengutip dari Three Solutions to the Oligarchy yang ditulis oleh Kelly Nuxoll dan Zephyr Teachout, pengaruh oligarki dapat dihilangkan dengan beberapa pilihan, yaitu:

  • Perubahan UU Pemilu

Lebih khusus lagi, UU Pemilu yang berhubungan dengan ambang batas parlemen. Ambang batas merupakan adalah alat yang memudahkan para oligark untuk bermain. Resiko yang mereka keluarkan jadi lebih kecil jika petarung yang muncul lebih sedikit akibat saringan ambang batas ini. Di sisi lain, partai politik besar dapat menjaga posisinya karena adanya ambang batas ini.

  • Peninjauan ulang aturan main pilkada

Aturan main pilkada dinilai menjadi awal kemunculan oligarki yang bernafaskan dinasti politik. Pilkada cenderung mempertahankan kepemimpinan yang bergantung pada kekerabatan. Praktik seperti ini sangat tidak etis dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia.

  • Pengaturan serta penegakan hukum mengenai pendanaan partai, calon penjabat, serta dana kampanye pemilu partai. 

Aturan hukum ini sangat diperlukan karena pendanaan dapat menjadi pintu masuk mereka untuk berhubungan dengan calon pejabat yang memerlukan modal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *