
REJANG LEBONG, BENGKULU – Dugaan pungutan dalam pelaksanaan program Optimalisasi Lahan (OPLAH) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Rejang Lebong semakin menjadi sorotan. Kali ini, sikap Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong turut dipertanyakan setelah surat klarifikasi resmi yang dilayangkan Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) DPD Rejang Lebong disebut belum mendapat tanggapan.
Berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun tim PKN, sejumlah ketua kelompok tani sebelumnya mengaku mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk kepentingan pendampingan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Bahkan, muncul pengakuan dugaan pemotongan hingga 10 persen dari nilai kegiatan serta biaya pembuatan LPJ berkisar Rp3 juta hingga Rp8 juta.
SURAT KLARIFIKASI SUDAH DITERIMA, NAMUN JAWABAN TAK KUNJUNG DATANG!
Ketua PKN DPD Rejang Lebong menegaskan bahwa pihaknya telah menempuh langkah konfirmasi secara resmi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong.
Surat klarifikasi tersebut telah disampaikan dan diterima oleh sekretaris atau staf pada dinas terkait.
Tidak hanya melalui surat resmi, Ketua PKN juga berupaya meminta penjelasan secara langsung melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bidang terkait, saudara Yanto.
Namun, menurut keterangan Ketua PKN, hingga berita ini disusun, pesan konfirmasi tersebut belum mendapat respons. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga disebut belum memperoleh jawaban.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar. Mengapa persoalan penggunaan anggaran bantuan pemerintah pusat yang menyangkut kepentingan kelompok tani justru belum mendapatkan penjelasan dari instansi terkait?
Ketua PKN menilai sikap tidak memberikan tanggapan tersebut mencerminkan lemahnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik. Bahkan, sikap tersebut dinilai seolah-olah pihak dinas tidak tersentuh kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
52 TITIK OPLAH, DUGAAN FEE 10 PERSEN JANGAN DIANGGAP SEPELE!
Persoalan ini semakin serius karena program OPLAH APBN 2026 di Kabupaten Rejang Lebong disebut mencakup 52 titik kegiatan.
PKN meminta agar dugaan pungutan tersebut tidak berhenti hanya pada pengakuan tiga kelompok tani yang telah memberikan keterangan.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri:
- Dugaan pemotongan fee hingga 10 persen dari nilai kegiatan.
- Dugaan biaya penyusunan LPJ sebesar Rp3 juta hingga Rp8 juta.
- Siapa pihak yang meminta dan menerima uang tersebut.
- Apakah terdapat keterlibatan oknum dinas atau pendamping kegiatan.
- Apakah seluruh pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai petunjuk teknis Kementerian Pertanian.
PKN menegaskan bahwa program bantuan pemerintah pusat tidak boleh dijadikan ruang untuk membebani kelompok tani dengan pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.
SENIN, 16 NOVEMBER 2026, PKN RESMI BAWA PERSOALAN INI KE KEJATI BENGKULU!
Tidak mendapatkan tanggapan atas upaya klarifikasi yang telah dilakukan, Ketua PKN DPD Rejang Lebong menyatakan akan mengambil langkah lebih lanjut.
Pada Senin, 16 November 2026, PKN memastikan akan melayangkan laporan pengaduan resmi kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk meminta penelaahan dan penyelidikan atas dugaan pungutan dalam program OPLAH APBN 2026.
PKN meminta Kejati Bengkulu tidak hanya memeriksa keterangan kelompok tani, tetapi juga menelusuri dokumen anggaran, mekanisme pendampingan, pertanggungjawaban LPJ, serta aliran uang yang diduga dikeluarkan kelompok penerima bantuan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dan unsur tindak pidana, PKN meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum.
PKN: UANG NEGARA UNTUK PETANI, BUKAN UNTUK PUNGUTAN YANG TIDAK JELAS!
PKN menegaskan bahwa langkah pengaduan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
Kepala Dinas Pertanian maupun Kepala Bidang terkait, saudara Yanto, diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pungutan tersebut, termasuk mekanisme pendampingan dan biaya penyusunan LPJ.
Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Publik kini menunggu jawaban: siapa yang menikmati dugaan fee 10 persen? Siapa yang menerima uang LPJ jutaan rupiah? Dan mengapa klarifikasi resmi PKN belum mendapatkan respons?
PKN meminta Kejati Bengkulu mengusut persoalan ini secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
UANG NEGARA HARUS KEMBALI PADA TUJUANNYA: KESEJAHTERAAN PETANI, BUKAN MENJADI BEBAN KELOMPOK TANI!