REJANG LEBONG – Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, menuai sorotan tajam masyarakat. Pasalnya, proyek yang dibangun dalam dua tahap pada tahun 2024 dengan Nilai mencapai Rp467.733.000.– Lanjut penambahan anggaran pada Tahun 2025 Senilai Rp265.500.000 Sehingga dengan total anggaran hampir Rp1 miliar itu dugaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Ironisnya, hampir dua tahun masyarakat menantikan fasilitas air bersih tersebut dapat dinikmati. Namun hingga Kamis (12/11/2026), SPAM yang dibangun menggunakan anggaran desa itu disebut belum memberikan manfaat nyata bagi warga.
Sejumlah masyarakat menyampaikan kekecewaan kepada wartawan media ini. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran fantastis tersebut karena pembangunan yang seharusnya menjawab kebutuhan air bersih justru dugaan gagal mencapai tujuan awal.
“Sudah dua tahun kami menunggu SPAM ini berfungsi. Anggarannya hampir satu miliar rupiah, tetapi sampai sekarang masyarakat belum menikmati manfaatnya. Untuk apa dibangun kalau air tidak mengalir sebagaimana mestinya?” ungkap sejumlah warga dengan nada kecewa.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya persoalan serius dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan. Sebab, pembangunan SPAM bukan sekadar membangun fisik dan memasang pipa, tetapi harus dipastikan mampu menyediakan air bersih bagi masyarakat.
INSPEKTORAT DAN PMD JANGAN TUTUP MATA!
Masyarakat mendesak Inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kegiatan SPAM” baik bentuk fisik hingga adminitrasinya di Desa Pagar Gunung.
Audit jangan hanya sebatas pemeriksaan administrasi, tetapi harus mencakup kondisi fisik, volume pekerjaan, spesifikasi material, sumber air, instalasi pompa, jaringan distribusi hingga kran umum.
Jangan sampai laporan pekerjaan dinyatakan selesai secara administrasi, sementara kenyataan di lapangan justru tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.
APH DIMINTA USUT DUGAAN PENYIMPANGAN ANGGARAN
Masyarakat juga meminta Kejaksaan dan Kepolisian Kabupaten Rejang Lebong turun tangan menelusuri penggunaan anggaran hampir Rp1 miliar tersebut.
Jika ditemukan indikasi penggelembungan harga, kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, laporan fiktif atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, persoalan ini harus diproses sesuai hukum.
Pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif, kewajiban pengembalian kerugian negara maupun sanksi pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Kami meminta semua diperiksa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Jangan sampai uang desa hampir satu miliar rupiah habis, tetapi masyarakat tidak mendapatkan manfaat. Kami ingin semuanya transparan dan terang benderang,” tegas sejumlah warga.
Kini publik menunggu keberanian Inspektorat, Dinas PMD dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara objektif.
Jangan biarkan hampir Rp1 miliar uang desa hanya menjadi bangunan tanpa manfaat. Jika ditemukan penyimpangan, usut dan tindak sesuai hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Pemerintah Desa Pagar Gunung, Inspektorat serta Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong. Seluruh dugaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. [***]