KAUR – BERITA BENGKULU.ID– Bupati Kaur, Gusril Pausi,S.Sos.M.AP Harus menemukan cara jitu untuk membenahi Kabupaten Kaur dari segala sisi. Dimulai dari penataan pejabat birokarasi yang handal sebagai pembantunya, sampai kepada personil office boy dan penyapu jalan.
Inilah strategi, dan alternatif cara yang tidak bisa dihindari dari situasi kinerja aparat sipil negara di jajaran Pemda Kaur yang selama ini sangat lemah. Bahwa dapat dijelaskan kondisi lemahnya kinerja tersebut dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, puluhan milyar temuan yang harus dikembalikan ke kas negara. Lebih miris ketika temuan itu tidak bisa diselesaikan maka berlanjut hingga berakhir ke ranah hukum. Dan ini terjadi di Lembaga DPRD Kabupaten Kaur, yang sekarang telah sampai ke tahapan penyidikan dan dalam waktu dekat dipastikan akan ada berapa orang tersangka.
Informasi yang didapatkan, dari kinerja di beberapa Dinas dan OPD masih banyak yang bermasalah, dan berpotensi diperiksa inspektorat sebagai lembaga yang dipercaya oleh Kepala Daerah.
Kondisi ini adalah tantangan bagi pejabat Bupati baru dan wakilnya untuk melakukan perbaikan sistem kerja dalam rangka mencapai prestasi dari semua indikator yang ada. Gusril Pausi sebagai Bupati dan Abdul Hamid sebagai Wakil harus bekerja keras dimulai dari seratus hari kerja ini, hingga berakhir masa jabatan untuk mencapai predikat prestasi terbaik.
Saat ini masyarakat telah melihat langkah dan strategi Bupati Kaur telah memulai melakukan penataan struktur pemerintahan. Dengan ditempatkan personil pejabat, sekali pun masih berstatus Plh, atau Plt, yang jelas terbobosan tersebut adalah langkah berani sebagai seorang kepala daerah.
Masyarakat Kaur mengharapkan Bupati dan Wakil Bupati tidak ragu untuk mengambil langkah konkrit dalam rangka memastikan tim kerja Bupati yang dapat dihandalkan, punya kapasitas, loyalitas, dan selalu dapat menemukan solusi kemajuan demi masyarakat Kaur di segala bidang.
Dimulai dari penataan pejabat birokrasi yang handal dan kompak maka akan memungkinkan prestasi pengelolaan APBD dapat dicapai. Jangan lagi terjadi temuan hasil pemeriksaan BPK yang “gila-gilaan” dan berakhir pada pejabat terancam masuk penjara. Ini artinya tim kerja dari jajaran pejabat birokrasi tidak mampu menggunakan APBD secara baik dan professional dengan landasan instrumen regulasi yang ada.
Kembalikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang pernah diraih dan selalu dicapai ketika Gusril Pausi pada priode 2016-2021 menjabat Bupati Kaur. WTP adalah indikator penggunaan anggaran yang baik dan kredibel, dan untuk berikutnya tentu prestasi pemerintah dari berbagai kegiatan setiap organiasasi pemerintah daerah (OPD-Dinas-dinas) sebagai kinerja konkrit pelaksanaannya.
Sekali lagi, langkah Bupati untuk melakukan penyusunan personil pembantu, gunakan standar trust, terpecaya dan memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang diamanatkan padanya. Ini penting, karena sistematik teoritis tidak berarti apa-apa bila orang tersebut tidak dapat dipercaya.
Selamat bekerja kepada Bupati dan Wakil Bupati Kaur, jangan ragu mengambil kebijakan bila hal itu dipandang perlu untuk kepentingan pemerintah daerah, dan demi kekompakan tim kerja yang besar. Demikian Kata Lekad.(NS)