REJANG LEBONG, BENGKULU — beritabengkulu.id , Pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 di Kabupaten Rejang Lebong kini menjadi sorotan. Muncul dugaan adanya pengondisian pekerjaan yang melibatkan seorang berinisial BB, yang disebut-sebut memiliki peran berbeda dalam tujuh kegiatan revitalisasi di sejumlah satuan pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP.Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang disampaikan kepada wartawan di tujuh sekolah, sejumlah pihak disebut mengakui bahwa peran BB dalam kegiatan revitalisasi tersebut tidak selalu sama.
Pada satu kegiatan, BB diduga berperan sebagai perencana, sedangkan pada kegiatan lainnya disebut menjalankan fungsi pengawasan.Informasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme penunjukan tenaga teknis, independensi perencanaan dan pengawasan, serta kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program revitalisasi tahun 2026.
Tujuh Kegiatan, Peran Berbeda: Siapa yang Mengatur?Jika informasi mengenai keterlibatan BB dalam tujuh kegiatan tersebut benar, maka persoalan ini perlu diperiksa secara menyeluruh.
Bukan semata-mata karena satu orang disebut terlibat dalam banyak kegiatan, melainkan untuk memastikan apakah seluruh penugasan dilakukan sesuai ketentuan, berdasarkan kompetensi, dan tanpa konflik kepentingan.Publik berhak mengetahui siapa yang menunjuk tenaga perencana dan pengawas, bagaimana proses penunjukannya dilakukan, serta apakah terdapat rangkap peran yang dilarang oleh pedoman program.
Perlu ditegaskan, keterlibatan seseorang dalam beberapa kegiatan tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, apabila ditemukan penugasan yang tidak sesuai ketentuan, konflik kepentingan, atau pengawasan yang tidak independen, hal tersebut patut ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.Dikbud Rejang Lebong Jangan Tutup Mata
Sejumlah pemberitaan media online sebelumnya disebut telah menyoroti pelaksanaan revitalisasi sekolah tahun 2026 di Rejang Lebong. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program.
Pertanyaan publik semakin berkembang: apakah dinas telah melakukan evaluasi terhadap penugasan tenaga teknis, pemeriksaan administrasi, serta kesesuaian pekerjaan fisik dengan dokumen perencanaan dan anggaran?Di tengah berbagai sorotan tersebut, muncul pula dugaan di kalangan masyarakat mengenai kemungkinan adanya aliran fee atau persentase tertentu dalam pelaksanaan kegiatan.
Akan tetapi, sampai tersedia bukti yang dapat diverifikasi, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai fakta.Karena itu, Dinas Dikbud Rejang Lebong perlu memberikan klarifikasi resmi. Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, dokumen penunjukan, kontrak atau surat penugasan, laporan pengawasan, dan hasil pemeriksaan fisik dapat menjadi dasar untuk menjawab keraguan masyarakat.
Disebut Anak Anggota DPRD, Isu Konflik Kepentingan Perlu DijernihkanDalam wawancara dengan seorang pekerja, wartawan mengaku memperoleh informasi bahwa BB disebut sebagai anak seorang anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Komisi I.Informasi mengenai hubungan keluarga tersebut masih memerlukan verifikasi independen.
Hubungan keluarga dengan pejabat publik bukan dengan sendirinya bukti pelanggaran. Namun, apabila benar terdapat hubungan tersebut, proses penunjukan pekerjaan tetap perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada intervensi, penyalahgunaan kewenangan, atau perlakuan istimewa.Pertanyaan mendasarnya bukan siapa orang tua seseorang, melainkan apakah setiap penugasan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aparat Penegak Hukum Diminta Menelusuri Dokumen dan Fakta LapanganInspektorat, aparat pengawasan terkait, serta aparat penegak hukum yang berwenang perlu menindaklanjuti informasi ini secara objektif apabila ditemukan indikasi awal yang cukup.
Pemeriksaan dapat diarahkan pada tujuh kegiatan yang disebut melibatkan BB, meliputi identitas dan kualifikasi tenaga teknis, surat penunjukan, pembagian tugas perencana dan pengawas, dokumen anggaran, laporan kemajuan pekerjaan, hasil pemeriksaan fisik, serta bukti pembayaran sesuai mekanisme program.
Apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan, penyimpangan prosedur, kerugian keuangan negara, atau pemberian imbalan yang melanggar hukum, penanganan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.Program revitalisasi sekolah menggunakan dana pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Karena itu, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap pihak yang terlibat wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan.Klarifikasi BB dan Dinas Dikbud Menjadi PentingHingga informasi ini disusun, tuduhan mengenai pengondisian pekerjaan, dugaan fee, dan dugaan hubungan dengan pejabat publik masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
BB, Dinas Dikbud Rejang Lebong, serta pihak lain yang disebut dalam informasi ini perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dan hak jawab.Masyarakat tidak membutuhkan polemik tanpa ujung. Yang dibutuhkan ialah transparansi, pemeriksaan yang independen, serta kepastian bahwa program revitalisasi sekolah benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan untuk kepentingan pendidikan.
Tujuh kegiatan yang sama-sama menggunakan dana publik tidak boleh luput dari pemeriksaan hanya karena persoalannya menyangkut banyak pihak. Jika tidak ada pelanggaran, pemeriksaan akan memperjelas keadaan. Jika ditemukan penyimpangan, penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.